Koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang berpotensi. Namun, di Sulawesi Selatan, perhatian terhadap pengembangan koperasi, khususnya Koperasi Desa, masih minim. Ini terlihat dari rendahnya jumlah koperasi aktif yang benar-benar menjalankan operasionalnya.
Dengan total 3.059 koperasi yang dibentuk, hanya 38 yang berfungsi secara optimal. Hal ini memunculkan keprihatinan di kalangan para pemangku kepentingan tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas koperasi di wilayah tersebut.
“Kami tengah fokus untuk mencari solusi atas masalah ini. Kunci sukses memang terletak pada pengawasan yang berkelanjutan, bukan instan,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI, Muh Husein Fadlulloh di Makassar.
Ia menambahkan keberhasilan program koperasi tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Menurutnya, ini adalah proses yang memerlukan pendampingan dan evaluasi terus-menerus untuk mencapai tujuan tersebut.
Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Koperasi Desa di Sulawesi Selatan
Husein menjelaskan bahwa banyak program yang tidak dapat berhasil dengan cepat. “Koperasi baru seperti memasang batu fondasi, perlu waktu untuk menumbuhkan kekuatan,” ungkapnya. Oleh karena itu, menurutnya, tahap awal harus dilalui dengan baik untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan.
Komisi VI mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam pendampingan dan pengawasan. “Kami ingin pemerintah kabupaten dan kota terlibat dalam proses, agar koperasi Merah Putih berjalan efektif dan bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan bisa terjalin komunikasi yang baik antara koperasi dan pemerintah. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul bisa diatasi dengan cepat dan tepat.
Husein menegaskan pentingnya pemantauan dari pihak terkait untuk mendukung keberhasilan program koperasi. “Pemerintah harus memberikan perhatian serius agar koperasi yang ada bisa berfungsi dengan semestinya,” tegasnya.
Masalah Permodalan sebagai Kendala Utama Koperasi Desan
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman juga menyoroti isu permodalan sebagai hambatan besar. “Koperasi-koperasi yang baru bentuk seringkali kesulitan dalam mendapatkan modal,” ujarnya. Tanpa dukungan finansial yang memadai, koperasi tidak bisa berkembang dengan baik.
Jufri menambahkan, untuk mengatasi masalah ini, koperasi perlu mendaftar ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIM Kopdes). Dengan begitu, koperasi akan memiliki akun resmi yang memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan.
Menurutnya, langkah ini sangat diperlukan untuk memperkuat jaringan koperasi di Sulawesi Selatan. “Jika kita dapat memberikan akses permodalan yang baik, maka kita dapat melihat perkembangan koperasi yang signifikan di kawasan ini,” tuturnya.
Upaya menghadirkan solusi permodalan harus menjadi perhatian semua pihak. Ini demi meningkatkan daya tarik dan fungsi koperasi di mata masyarakat.
Dengan permodalan yang baik, koperasi tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga mengembangkan usahanya lebih jauh. Ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Strategi Peningkatan Kualitas Koperasi Melalui Pelatihan
Untuk meningkatkan efektivitas koperasi, Husein juga menyebutkan pentingnya pelatihan bagi pengelola koperasi. “Pelatihan yang terarah bisa memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada pengurus,” jelasnya. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan pengelolaan koperasi menjadi lebih sistematis dan terencana.
Langkah ini juga memungkinkan pengurus koperasi untuk memanfaatkan teknologi modern. “Di era yang semakin digital ini, penerapan teknologi menjadi kunci dalam pengelolaan yang efisien,” lanjutnya.
Melalui berbagai kerja sama dengan institusi terkait, pelatihan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. “Kami ingin semua pengurus koperasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” ungkap Husein.
Dengan demikian, kemampuan manajerial serta pengelolaan sumber daya manusia dalam koperasi diharapkan meningkat. “Ini semua demi menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Strategi peningkatan kualitas melalui pelatihan juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Ini menjadi penting agar semua anggota koperasi dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik.
