Penyediaan pangan yang stabil menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru-baru ini mengungkapkan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih jauh dari optimal, yang menunjukkan adanya tantangan dalam distribusi beras di pasar. Ketidaktersediaan beras di banyak titik penjualan menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam usaha menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Dalam pemantauan yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2025, Bapanas melaporkan bahwa beras SPHP belum terdapat di sebagian besar pasar tradisional dan modern. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmaksimalan dalam distribusi, yang diharapkan bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang terjangkau.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bahwa kondisi ini perlu segera diatasi. Menurutnya, ketersediaan beras SPHP sangat penting untuk mendukung kestabilan harga dan pasokan pangan di daerah.
Pentingnya Stabilisasi Pasokan Pangan untuk Keamanan Pangan Nasional
Kestabilan pasokan pangan sangat berpengaruh terhadap keamanan pangan nasional. Usaha untuk menyediakan beras yang cukup di pasar merupakan langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut. Stabilisasi pasokan beras juga dapat membantu mengendalikan inflasi yang sering kali dikaitkan dengan harga pangan yang tidak menentu.
Situasi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak ritel modern yang kekurangan beras premium, sementara beras fortifikasi lebih mendominasi. Penggunaan beras fortifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun ketersediaan beras premium yang lebih banyak dicari oleh konsumen juga perlu ditangani.
Andriko menambahkan bahwa meskipun terjadi kelangkaan di pasaran, stok beras nasional secara keseluruhan aman. Perum Bulog dilaporkan memiliki stok beras mencapai 3,9 juta ton, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam distribusi beras SPHP.
Tantangan dalam Distribusi Beras dan Solusi yang Diperlukan
Meskipun stok beras terpantau aman, penyaluran beras SPHP baru terealisasi sekitar 5,35 persen dari target yang ditetapkan untuk periode Juli hingga Desember 2025. Hal ini menggambarkan perlunya upaya lebih lanjut agar penyaluran dapat lebih optimal dan memenuhi target yang ditetapkan.
Rini Andrida, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, menyatakan pentingnya pengoptimalan distribusi secara terus-menerus. Menghadapi tantangan yang ada, mereka harus memastikan distribusi beras berjalan lancar dan lebih menyeluruh hingga ke tingkat pedesaan.
Kementerian Dalam Negeri juga mendukung upaya percepatan penyaluran beras dan meminta agar Bulog mencari solusi terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Salah satu kendala utama terkait distribusi beras SPHP adalah penggunaan aplikasi daring yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh pedagang kecil.
Strategi untuk Meningkatkan Akses Pangan bagi Masyarakat
Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mengusulkan agar Bulog mempertimbangkan cara manual untuk memastikan distribusi beras dilakukan tanpa terhambat teknologi. Hal ini mengingat banyak pedagang kecil yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital dan adanya kendala sinyal internet yang tidak stabil di beberapa daerah.
Lebih lanjut, ia meminta agar pedoman teknis diperjelas dan disebarluaskan ke daerah. Ini penting agar semua pihak, termasuk pedagang kecil, dapat berpartisipasi dalam program distribusi beras secara efektif.
Kementerian juga mencatat adanya peningkatan distribusi, meskipun harga beras di sejumlah wilayah masih menunjukkan kenaikan. Oleh karena itu, Kementerian meminta agar langkah-langkah untuk meningkatkan akses pangan terus dikembangkan agar target penyaluran dapat tercapai.
Menuju Ketersediaan Pangan yang Lebih Stabil dan Terjangkau
Dalam menghadapi tantangan di sektor pangan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, dan masyarakat. Upaya sinergis ini penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam rantai pasokan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan yang stabil merupakan hak dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara.
Kesadaran akan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga ketahanan pangan menjadi prioritas yang harus digalakkan. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai program distribusi beras, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung usaha pemerintah dalam menyediakan pangan yang terjangkau.
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap selisih antara target penyaluran dan realisasi dapat diminimalisir. Hal ini menuntut dedikasi tinggi dari semua pihak untuk bekerja sama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
