Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan tanggapan terhadap ketiadaan perhatian terhadap digitalisasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam pandangan mereka, kendala utama terletak pada anggaran yang lebih mengutamakan sektor swasta dan kurang melibatkan partisipasi pemerintah.
Ketua APJII, Muhammad Arif, menyampaikan bahwa ketergantungan pada sektor swasta cukup tinggi dalam industri telekomunikasi, dengan kontribusi 99,9 persen dari lebih 1.300 ISP yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebenarnya tidak dominan dalam mendorong digitalisasi di tanah air.
Ia juga menambahkan bahwa salah satu inisiatif pemerintah yang signifikan adalah Palapa Ring, dan beberapa proyek BTS dari BAKTI. Namun, masih banyak dorongan yang diperlukan untuk mempercepat penetrasi internet di seluruh wilayah Indonesia.
Mengapa Digitalisasi Penting untuk Negara Kita
Digitalisasi memiliki peranan vital dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa. Dalam rangka mencapai visi transformasi digital, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung semua sektor, tidak hanya telekomunikasi. Kebijakan ini sangat diperlukan untuk tercapainya akses internet yang merata di seluruh wilayah.
Arif menekankan arti pentingnya regulasi yang pro-industri agar pengusaha dalam sektor telekomunikasi bisa beroperasi dengan lebih efisien. Tanpa regulasi yang baik, pemanfaatan sumber daya dalam industri digital akan terhambat dan tidak berkelanjutan. Ini juga berkaitan dengan kebijakan moratorium yang diusulkan APJII mengenai pemberian izin ISP.
Jumlah ISP yang berlebih saat ini tidak seimbang dengan pertumbuhan pengguna yang stagnan. Persaingan harga dalam industri ini semakin ketat, yang menyebabkan margin keuntungan semakin menipis. Sehingga, mendorong moratorium akan membantu menjaga kestabilan dan kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia.
Fokus pada Pemerataan Jaringan Internet di Seluruh Wilayah
Salah satu isu yang perlu diatasi adalah ketidakmerataan jaringan internet di berbagai daerah. Arif menggarisbawahi pentingnya pemerataan infrastruktur digital agar semua warga negara bisa menikmati akses yang sama. Ketersediaan jaringan internet yang hanya terpusat di beberapa daerah akan menjadi penghambat bagi pengembangan potensi ekonomi lokal.
Investasi yang dilakukan saat ini seringkali tidak efisien karena terlalu banyak terfokus di wilayah yang sama. Hal ini berpotensi menyebabkan overinvestasi, sehingga sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk daerah lain menjadi terbuang. Dengan kebijakan yang baik, seharusnya bisa merangsang pemerataan dan mengejar kualitas internet yang lebih baik untuk semua.
Arif mengungkapkan bahwa penting bagi pemerintah untuk lebih mengatur dan melakukan kolaborasi dengan sektor industri untuk mencapai tujuan tersebut. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif swasta sangat dibutuhkan guna mempercepat transformasi digital di seluruh Indonesia.
Program Prioritas Dalam RAPBN 2026 dan Dampaknya
Pada 15 Agustus, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan program prioritas dalam RAPBN 2026, yang mencakup aspek utama seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Delapan agenda prioritas tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran negara seharusnya memberikan dampak besar bagi masyarakat. Setiap program memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan kesejahteraan, dan penting bagi sektor digital untuk terintegrasi dalam kerangka kebijakan ini.
Jika sektor digital bisa berkontribusi dalam memenuhi agenda tersebut, maka akan ada ruang untuk inovasi yang lebih besar di masa depan. Ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
