Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy mengungkapkan rencana besar Bappenas pada tahun 2026. Rencana tersebut berfokus pada penguatan di berbagai sektor strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional Indonesia.
Dalam paparan yang disampaikan di depan Komisi XI DPR RI, Rachmat menjelaskan berbagai agenda yang telah disusun Bappenas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing agenda tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan yang ada di bidang infrastruktur, manusia, dan lingkungan.
Beberapa agenda tersebut menawarkan rencana konkret yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, diharapkan hasilnya dapat melampaui target yang telah ditentukan.
Penguatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama Bappenas. Dengan fokus pada kelangsungan pembangunan fisik yang berkelanjutan, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian rakyat serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Rencana Penguatan Infrastruktur sebagai Landasan Dasar Pembangunan
Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dengan empat program besar yang akan dilaksanakan. Program-program tersebut antara lain adalah penyusunan rencana induk untuk pembangunan pesisir utara Jawa yang termasuk proyek strategis nasional seperti Giant Sea Wall.
Selain itu, program menyediakan tiga juta rumah untuk rakyat menjadi salah satu langkah strategis. Dengan program ini, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat di berbagai daerah.
Program peningkatan jalan daerah juga termasuk dalam agenda ini, bertujuan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, pengawalan terhadap rencana induk pengembangan kawasan agglomerasi menjadi langkah penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
Peningkatan Kualitas Manusia dan Budaya dalam Pembangunan
Penguatan pembangunan manusia dan kebudayaan menjadi agenda kedua yang tidak kalah penting. Bappenas telah merancang enam program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Salah satu program andalan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mencakup pemetaan sasaran penerima dan pemantauan capaian program tersebut. Ini diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Penyusunan Early Childhood Development Index (ECDI) juga menjadi langkah strategis dalam mengembangkan potensi anak sejak dini. Selain itu, penyusunan regulasi pendidikan yang komprehensif diharapkan dapat mendukung sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif.
Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Ketenagakerjaan
Bappenas menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat serta penguatan kependudukan dan ketenagakerjaan dalam agenda tiga. Hal ini mencakup rancangan peraturan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan hak tenaga kerja.
Revisi UU Ketenagakerjaan dan UU Kesehatan serta Keselamatan Kerja menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja. Dalam bidang penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM hijau menjadi prioritas untuk menciptakan peluang baru.
Pembangunan statistik hayati juga menjadi fokus untuk mendukung semua program ini, memastikan data yang akurat dan real-time. Dalam konteks ini, koordinasi pelaksanaan program strategis nasional perlu diperkuat guna mencapai tujuan yang lebih besar.
Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Pembangunan di sektor pangan, sumber daya alam, dan lingkungan adalah agenda keempat dalam rencana Bappenas. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, koordinasi perencanaan menjadi hal yang utama.
Program perencanaan dan sinkronisasi kebijakan di bidang energi dan pertambangan juga difokuskan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan konservasi sumber daya air juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Selain itu, penguatan politik, hukum, dan pertahanan menjadi agenda penting lainnya. Dalam hal ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa aspek hukum dan HAM terus dijaga demi keamanan dan stabilitas masyarakat.
Transformasi birokrasi pemerintahan juga dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien. Dengan pendekatan yang strategis ini, diharapkan dapat tercapai tujuan yang lebih baik dalam mengelola potensi bangsa.
Akhirnya, Bappenas tidak lupa merencanakan aspek pembiayaan dan investasi pembangunan. Penyusunan dokumen perencanaan serta perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi langkah penting untuk memastikan pendanaan yang memadai bagi semua agenda tersebut.
Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga menjadi hal penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.
