Proyek tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, mencuri perhatian publik setelah dinyatakan memiliki dampak negatif bagi para nelayan. Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi, mengklarifikasi bahwa proyek tersebut bukan sekadar pembatas laut, melainkan berfungsi sebagai pemecah gelombang yang melindungi pelabuhan dari ombak.
Widodo menyebutkan bahwa pemecah gelombang ini sudah mencapai panjang 280 meter dan diharapkan dapat menjamin keamanan area pelabuhan. Menurutnya, dengan keberadaan tanggul ini, kebutuhan akan dinding raksasa laut akan berkurang, karena proyek ini sudah aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga berpendapat bahwa isu yang beredar tentang proyek ini mengganggu aktivitas nelayan bukan sepenuhnya tepat. Proyek ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif pemerintah dan pihak swasta untuk membangun fasilitas pelabuhan resmi di kawasan tersebut.
Asal Usul Proyek dan Inisiatif dari Pemerintah
Widodo menjelaskan bahwa ide pembangunan ini berasal dari pemerintah, terutama dari Pemprov DKI Jakarta, saat dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso pada tahun 2004. Saat itu, setelah krisis ekonomi 1998, pemerintah berupaya untuk memulihkan ekonomi dengan melibatkan sektor swasta tanpa menggunakan dana negara.
Pemerintah pada saat itu mengumumkan tender terbuka yang diikuti oleh sejumlah perusahaan swasta, termasuk KCN. Widodo menegaskan bahwa inisiatif ini tidak berjalan tanpa melibatkan Pemprov DKI, yang juga menjadi pemegang saham dalam proyek ini.
Bahkan, Widodo menambahkannya, pemerintah mengetahui dan memahami seluruh prosesnya. Menurutnya, tuduhan bahwa proyek ini adalah pengembangan pulau komersial adalah salah kaprah yang perlu diluruskan.
Dampak Proyek terhadap Nelayan di Cilincing
Meskipun proyek ini berfungsi untuk mendukung infrastruktur pelabuhan, nelayan Cilincing melaporkan bahwa hasil tangkapan mereka menurun drastis. Ketua Kelompok Nelayan Cilincing, Danu Waluyo, mengungkapkan bahwa dampak pembangunan ini membuat pendapatan anggotanya menurun hingga 70 persen.
Danu menjelaskan bahwa keluhan tersebut telah disampaikan kepada KCN dengan pendampingan dari pihak Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta. Para nelayan berharap agar ada solusi konkret dan komprehensif yang dapat diambil dalam diskusi dengan pihak KCN.
Ia menekankan bahwa nelayan tidak berniat melakukan aksi protes di jalan, tetapi lebih memilih jalur dialog untuk mencari jalan keluar. Menurutnya, diskusi lebih produktif sebagai langkah untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Proyek Pelabuhan dan Masa Depan Ekonomi Lokal
Proyek pembangunan pelabuhan ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan infrastruktur maritim yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di Jakarta Utara. Dengan adanya fasilitas baru ini, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di pelabuhan yang ada dan mempercepat proses distribusi barang.
Di sisi lain, penting bagi pihak-pihak terkait untuk tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan para nelayan setempat. Keterlibatan nelayan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek akan sangat diperlukan untuk menciptakan harmonisasi antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut.
Kedepannya, solusi bagi nelayan yang terdampak perlu menjadi fokus utama agar keberadaan pelabuhan tidak hanya memberikan manfaat bagi industri, tetapi juga bagi komunitas lokal. Dialog yang konstruktif antara pengembang, pemerintah, dan nelayan akan sangat menentukan keberhasilan proÂyek jangka panjang ini.
