Termasuk WNI, Visa AS Harus Setor Uang Jaminan Sampai Rp245 Juta

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru saja mengusulkan perubahan kebijakan yang sangat penting terkait pemohon visa bisnis dan wisata. Perubahan ini mengharuskan pemohon visa untuk membayar jaminan yang signifikan, hingga US$15.000, sebelum mereka diizinkan memasuki Wilayah AS.

Langkah ini berpotensi menghadirkan tantangan finansial bagi banyak calon pengunjung. Pemberitahuan resmi mengenai aturan ini diperkirakan akan dirilis di Federal Register, dan program ini direncanakan berjalan selama 12 bulan ke depan.

Dalam program ini, individu dari negara-negara yang dianggap memiliki tingkat pelanggaran visa yang tinggi bisa diwajibkan membayar sejumlah jaminan saat mengajukan visa. Besaran jaminan yang ditetapkan bisa bervariasi, yakni US$5.000, US$10.000, atau bahkan US$15.000.

Kebijakan Baru sebagai Solusi Masalah Pelanggaran Visa

Usulan kebijakan ini tampaknya merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan pelanggaran visa yang semakin meningkat. Banyak pemegang visa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, dan hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah AS.

Dengan adanya jaminan, diharapkan pemohon visa dapat lebih bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan yang ada. Program ini juga diharapkan dapat melindungi pemerintah AS dari kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat pelanggaran tersebut.

Pemberitahuan resmi menyebutkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan diujicobakan selama setahun ke depan. Hal ini memberi waktu bagi pemerintah untuk menilai efektivitas dari langkah ini dan dampaknya terhadap pelanggaran visa.

Proses dan Kriteria Pemohon Visa

Pemohon visa yang berasal dari negara dengan tingkat pelanggaran tinggi akan menjadi target utama dari kebijakan ini. Negara-negara ini akan ditentukan melalui analisis yang menyeluruh mengenai latar belakang pemohon.

Selain itu, terdapat juga ketentuan yang menyatakan bahwa pemohon visa dari negara yang menawarkan kewarganegaraan melalui investasi tanpa persyaratan residensi juga akan menjadi subjek aturan ini. Hal ini bertujuan untuk memperketat kontrol terhadap siapa saja yang ingin masuk ke AS.

Pemberitahuan mengenai negara-negara yang terpengaruh oleh kebijakan ini akan diumumkan setelah program ini resmi dimulai. Ini akan memberi pemohon indikator yang jelas untuk memahami apakah mereka terpengaruh oleh aturan baru tersebut.

Dampak bagi Warga Negara Indonesia

Sayangnya, warga negara Indonesia termasuk dalam kategori yang akan dikenakan jaminan ini, karena Indonesia bukan bagian dari Program Bebas Visa AS. Dengan demikian, WNI yang hendak berlibur atau melakukan bisnis di AS harus mempersiapkan dana yang cukup besar untuk memenuhi syarat jaminan ini.

Hal ini bisa memengaruhi keputusan banyak WNI untuk bepergian ke AS, mengingat biaya yang harus dibayar tidaklah sedikit. Dengan jaminan ini, orang-orang mungkin merasa keberatan dan memilih untuk mengalihkan tujuan perjalanan mereka ke negara lain.

Selain itu, kebijakan ini bisa menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap kemudahan dalam mengajukan visa ke AS. Masyarakat mungkin akan merasa bahwa proses ini semakin rumit dan tidak terjangkau.